Pendapat para ulama yang menyatakan bahwa udzur dengan kebodohan berlaku secara menyeluruh, baik dalam perkara ushul dien (seperti tauhid, shalat lima waktu, shaum Ramadhan, zakat, haji, haramnya syirik, haramnya zina, haramnya membunuh, dst) maupun dalam perkara furu’ dien, adalah pendapat yang sesuai dengan prinsip-prinsip pokok syariat dalam menetapkan taklif syar’i.

Berlakunya udzur dengan kebodohan dalam perkara ushul dien maupun furu’ dien, setidaknya tegak di atas dua prinsip pokok dalam syariat Islam.

Prinsip Pokok Pertama:

Tidak ada taklif atas hamba Allah kecuali dengan adanya syariat yang diturunkan Allah

Al-Qur’an, As-Sunnah, akal sehat, dan pendapat mayoritas ulama menegaskan bahwasanya:

  • Tidak ada cara untuk memberikan taklif kepada manusia dan jin dengan segala hal yang berkaitan dengan ajaran agama (ushul dien maupun furu’ dien), kecuali melalui jalan wahyu Allah.
  • Hukum-hukum syariat dengan segala konskuensinya di dunia maupun akhirat tidaklah berlaku atas manusia dan jin kecuali setelah diturunkannya wahyu dan diutusnya para rasul.
  • Tidak ada jalan untuk mengetahui dan menetapkan hukum-hukum taklif di dunia (wajib, sunnah, haram, makruh) dan di akhirat (pahala dan dosa) kecuali dengan jalan wahyu Allah.

Inilah pendapat yang benar dan dipegangi oleh mayoritas ulama Islam.

Prinsip pokok ini berkaitan erat dengan masalah baik dan buruk menurut akal (al-hasan al-‘aqli dan al-qabih al-‘aqli). Para ulama terlibat dalam perbedaan pendapat yang sengit dalam masalah baik dan buruk menurut akal.

Salah satu cabang pembahasannya yang mereka perdebatkan adalah apakah baik dan buruk yang bermakna berlakunya hukum wajib, sunnah, haram, makruh, pahala, dosa, pujian, dan celaan serta dampak-dampak hukumnya di dunia dan akhirat, itu ditetapkan berdasarkan syariat atau akal?    

Imam Syihabuddin Al-Qarafi Al-Maliki menjelaskan bahwa hakekat perbedaan pendapat para ulama dalam masalah baik dan buruk menurut akal itu berkisar pada balasan syariat terhadapnya baik berupa pujian, celaan, maupun selainnya; baik di dunia maupun di akhirat. Ia tidak hanya berkisar pada masalah dampaknya yang berupa pahala dan dosa di akhirat semata.

Al-Qarafi berkata, “Hanyasanya perbedaan pendapat para ulama adalah dalam hal sebuah tindakan berkaitan erat dengan balasan syariat, baik berupa celaan maupun selainnya, di dunia maupun akhirat.”[1]

Imam Najmuddin Ath-Thufi Al-Hambali juga menegaskan pernyataan Al-Qarafi ini, dengan mengatakan, “Pernyataan beliau ini bagus, tiada kesamaran lagi atasnya.”[2]

Secara umum, perbedaan pendapat para ulama dalam masalah baik dan buruk secara akal tersebut kembali kepada tiga pendapat pokok:

Pendapat pertama, akal sehat tidak menunjukkan kepada baik dan buruknya sebuah perbuatan. Satu-satunya jalan untuk mengetahui baik dan buruk, pujian dan celaan, pahala dan siksa atas sebuah perbuatan adalah dengan wahyu. Sebelum turunnya syariat Allah, sebuah perbuatan tidak bisa disebut perbuatan baik atau perbuatan buruk, terpuji atau tercela. Ini adalah pendapat mayoritas Asy’ariyah.

Pendapat kedua, akal-lah yang menunjukkan baik dan buruknya sebuah perbuatan, terpuji atau tercelanya sebuah perbuatan. Akal pula yang menetapkan hukum sebuah perbuatan itu wajib atau haram. Syariat hanya menyingkap hukum yang telah ditetapkan oleh akal semata. Ini adalah pendapat Maturidiyah dan banyak ulama Mu’tazilah.

Pendapat ketiga, akal mampu menunjukkan sebuah perbuatan itu baik atau buruk. Sebelum syariat turun, sebuah perbuatan bisa dinilai sebagai perbuatan baik atau buruk, dan perbuatan tersebut bisa dipuji atau dicela. Namun penilaian akal tersebut tidak menjadikannya sebagai perbuatan wajib atau haram, pahala atau dosa. Penilaian akal tersebut tidak berkonskuensi hukum syariat apapun. Wajib atau haram, sunah atau makruh, pahala atau dosa, dan konskuensi-konskuensi syariat lainnya atas sebuah perbuatan di dunia maupun akhirat hanya ditetapkan setelah syariat diturunkan. Ini adalah pendapat mayoritas ulama dari generasi sahabat, tabi’in, dan para ulama Ahlus Sunnah wal Jama’ah setelah mereka.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, “Ini adalah pendapat yang dianut oleh seluruh generasi salaf dan mayoritas kaum muslimin, dan pendapat inilah yang ditunjukkan oleh Al-Qur’an dan As-Sunnah.”[3]

Pendapat ini dipilih oleh para ulama muhaqqiqin seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Az-Zarkasyi, Asy-Syaukani, Asy-Syinqithi, dan lain-lain.

Kesimpulannya, pendapat yang dianut oleh mayoritas Ahlus Sunnah wal jama’ah dari generasi salaf dan khalaf, dan juga dianut oleh Asy’ariyah adalah bahwasanya taklif terhadap hamba Allah itu hanya terjadi dengan adanya syariat Allah. Maka:

  • Seorang manusia tidak menjadi mukallaf (terkena kewajiban dan larangan syariat Islam) kecuali berdasarkan wahyu Allah.
  • Ucapan dan perbuatan seorang manusia tidak dihukumi wajib atau haram, sunah atau makruh, kecuali berdasarkan wahyu Allah
  • Ucapan dan perbuatan seorang manusia tidak berakibat pahala atau dosa, juga tidak menimbulkan dampak hukum dan sanksi hukum apapun di dunia maupun di akhirat kecuali berdasarkan wahyu Allah.

Cara-cara lainnya seperti akal sehat, fitrah, maupun qiyas tidaklah bisa menetapkan halal dan haram, wajib atau haram, sunah atau makruh, pahala atau dosa, maupun dampak-dampak lainnya di dunia maupun akhirat.

Menjelaskan hal ini, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, “Tiada hal yang wajib dan tiada pula pahala di akhirat, kecuali dengan syariat. Maka perbuatan ini maupun perbuatan itu tidaklah diberi pahala sebelum datangnya syariat. Demikian pula, perbuatan ini maupun perbuatan itu tidak menjadi wajib kecuali berdasar syariat.”[4]

Maka hukum-hukum syar’i yang lima (wajib, sunah, haram, makruh, dan mubah) itu berdasarkan ketetapan Allah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tiada sumber dan pihak selainnya yang bisa menetapkannya, baik itu berupa akal sehat, fitrah, dzauq (perasaan hati), mimpi, wangsit, wali, malaikat, maupun selainnya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan hal ini dengan mengatakan, “Maka agama orangg-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya meyakini bahwa hukum-hukum yang lima yaitu wajib, sunah, halal, makruh, dan haram, tidaklah diambil kecuali dari jalan Rasulullah SAW. Maka tiada perkara yang wajib kecuali apa yang diwajibkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan tiada perkara yang haram kecuali apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya.”[5]

Menjatuhkan vonis kafir (takfir) adalah hukum syar’i, sehingga sumber pengambilan argumentasinya tidak berbeda dengan hukum-hukum syar’i lainnya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan hakekat ini dengan mengatakan,

ولا ينبغي أن يظن أن التكفير ونفيه ينبغي أن يدرك قطعا في كل مقام بل التكفير حكم شرعي يرجع إلى إباحة المال وسفك الدماء والحكم بالخلود في النار فمأخذه كمأخذ سائر الأحكام الشرعية فتارة يدرك بيقين وتارة يدرك بظن غالب وتارة يتردد فيه ومهما حصل تردد فالتوقف عن التكفير أولى والمبادرة إلى التكفير إنما تغلب على طباع من يغلب عليهم الجهل

“Takfir adalah hukum syar’i yang kembali kepada penghalalan harta, penumpahan darah, dan vonis kekalnya seseorang di dalam neraka. Maka sumber pengambilannya adalah seperti sumber pengambilan seluruh hukum syari’i lainnya. Maka kadang-kadang ia bisa diketahui dengan yakin, kadang-kadang diketahui dengan dugaan kuat, dan kadang-kadang diketahui dengan keragu-raguan. Kapan saja terjadi keragu-raguan dalam menjatuhkan vonis kafir, maka menahan diri (at-tawaqquf) dari melakukan takfir adalah tindakan yang lebih layak dilakukan. Adapun bersegera menjatuhkan vonis kafir sesungguhnya biasa mendominasi perilaku orang-orang yang dikuasai oleh kebodohan.”[6]

Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menerangkan prinsip pokok ini dengan mengatakan:

فإن الوجوب والتحريم بدون الشرع ممتنع إذ لو ثبت بدونه لقامت الحجة بدون الرسل والله سبحانه إنما أثبت الحجة بالرسل خاصة

“Sesungguhnya wajib dan haram tanpa adanya syariat adalah perkara yang tidak mungkin terjadi. Sebab, seandainya hal (wajib dan haram) itu berlaku tanpa adanya syariat, niscaya hujah Allah telah tegak tanpa adanya para rasul. Padahal Allah hanya menegakkan hujah dengan cara mengutus para rasul semata.”[7]

Oleh karenanya, para ulama Ahlus Sunnah menyatakan orang yang mati pada masa fatrah itu tidak memiliki dosa. Untuk itu, Allah tidak akan menyiksanya di neraka sehingga Allah mengujinya terlebih dahulu di akhirat.

Ibnu Qayyim Al-Jauziyah saat membahas tentang tingkatan para mukallaf di akhirat kelak, beliau menulis, “Tingkatan keempat belas: kaum yang tidak memiliki ketaatan maupun kemaksiatan, tiada memiliki kekufuran maupun keimanan. Mereka ini ada beberapa golongan, di antaranya adalah orang yang belum sampai kepadanya dakwah sama sekali dan ia tidak mendengar berita (dakwah) sama sekali.”[8]

Beliau juga menegaskan bahwa orang tersebut bukanlah seorang mukallaf, “Adapun orang yang belum sampai kepadanya dakwah, maka dalam kondisi tersebut ia bukanlah seorang mukallaf. Kedudukannya adalah seperti kedudukan anak-anak kecil dan orang-orang gila.”[9]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah juga menjelaskan ketidak mampuan orang yang sakit dan sejenisnya dengan mengatakan, “Mereka itu bukanlah orang-orang yang terkena taklif dan mereka tidak akan dihukum akibat ketaatan yang mereka tinggalkan. Demikian pula halnya orang yang tidak mampu mendengar dan memahami, seperti anak-anak dan orang yang gila serta orang yang belum sampai kepadanya dakwah.”[10]

Prinsip Pokok Kedua:

Syariat yang diturunkan Allah tidak mengenai orang yang tidak mengetahui syariat tersebut

Dalil-dalil Al-Qur’an dan As-Sunnah menegaskan bahwa kebodohan adalah udzur dalam perkara ushul dien maupun furu’ dien, dan bahwasanya hukum-hukum syariat tidak berlaku atas orang yang belum mengetahui hukum-hukum syariat tersebut.

Dalil-dalil Al-Qur’an dan As-Sunnah juga menegaskan bahwa seorang yang secara sah telah masuk Islam tidaklah terkena perintah syariat atau larangan syariat, baik dalam perkara-perkara tauhid maupun selainnya, selama ia tidak mengetahui perintah atau larangan syariat tersebut.

Maka seorang hamba tidak dituntut untuk menjalankan suatu hukum syariat kecuali jika ia telah mengetahui hukum syariat tersebut. Jika ia bukan mukallaf atas suatu hukum syariat yang belum ia ketahui, maka ia juga tidak terkena konskuensi-konskuensi hokum syariat tersebut baik di dunia maupun akhirat.

Orang yang melanggar suatu taklif syariat (misalnya sebagian perkara syirik atau dosa besar) karena ia tidak mengetahui bahwa perkara tersebut dilarang oleh syariat tidaklah disebut orang yang bermaksiat terhadap syariat.

Demikian pula, orang yang mengerjakan suatu perbuatan yang sesuai dengan sebagian perintah syariat, namun ia tidak mengetahui bahwa perbuatan yang ia lakukan tersebut sebenarnya diperintahkan oleh syariat, tidaklah disebut orang yang mengerjakan perintah syariat. Akibatnya, ia juga tidak mendapatkan pahala atas perbuatannya tersebut.

Contoh:

Seseorang mendapati orang-orang di sekitarnya melakukan shaum wajib atau shaum sunnah. Lalu ia ikut-ikutan melakukan shaum, tanpa ia mengetahui bahwa shaum itu diwajibkan oleh syariat. Shaum yang ia lakukan tersebut tidak akan mendapat pahala, sebab ia tidak memiliki niat untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan shaum tersebut. Sedangkan niat mendekatkan diri kepada Allah tersebut hanya akan muncul setelah ia mengetahui bahwa shaum adalah kewajiban yang diperintahkan oleh syariat.

Prinsip pokok ini mencakup pokok taklif syariat, baik berupa perintah syariat maupun larangan syariat. Ia juga mencakup hukum-hukum syariat yang ditimbulkan oleh perintah syariat atau larangan syariat tersebut.

Maka seorang hamba tidak dituntut untuk mengerjakan suatu perintah syariat atau meninggalkan suatu larangan syariat, kecuali jika ia telah mengetahui perintah syariat dan larangan syariat tersebut. Jika ia mengerjakan suatu perintah syariat atau ia meninggalkan suatu larangan syariat, tanpa ia mengetahui bahwa perbuatan yang ia kerjakan atau perbuatan yang ia langgar tersebut termasuk bagian dari syariat; niscaya konskuensi-konskuensi hukum syariat yang berkenaan dengan perbuatan tersebut tidak berlaku atas dirinya.

Contoh:

  1. Seseorang tidak makan dan tidak minum sejak dari terbit fajar sampai matahari tenggelam. Namun ia tidak mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah ibadah shaum yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka ia tidak disebut orang yang shaum menurut syariat. Ia juga tidak akan mendapatkan pahala yang dijanjikan bagi orang yang shaum, di dunia maupun akhirat.
  2. Seseorang meminum khamr, namun ia tidak mengetahui bahwa khamr itu diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka ia tidak disebut peminum khamr, orang fasik, dan pelaku dosa besar. Ia juga tidak dikenai hukuman had di dunia ataupun ancaman tidak akan meminum khamr di surge di akhirat kelak.

Kesimpulannya:

  1. Taklif syariat berupa akidah, ibadah, mu’amalat, dan lain-lain itu tidak berlaku wajib atas seorang hamba sampai hamba tersebut mengetahui tentangnya dan ia memiliki kemampuan untuk memahami (mengetahui)nya.

Sebelum ia mengetahui taklif syariat tersebut dan sebelum ia memiliki kemampuan untuk mengetahuinya, maka ia tidak terkena kewajiban melaksanakan taklif syariat tersebut.

  1. Hal ini tidak berarti ia tidak dicela atas amal-amal ketaatan yang ia tinggalkan. Hal ini juga tidak berarti ia dibiarkan begiu saja tanpa diperintahkan untuk menghilangkan kebodohannya tersebut. Ia tetap dicela sesuai dengan kadar amal ketaatan yang luput ia kerjakan dan ia tetap diperintahkan untuk menghilangkan kebodohannya tersebut dengan menuntut ilmu syariat atau bertanya kepada ulama. Umat Islam lainnya juga bertanggung jawab menjelaskan taklif-taklif syariat tersebut kepadanya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, “Syariat itu berupa perintah dan larangan. Hukum suatu perintah tidaklah berlaku kecuali setelah sampainya khithab (firman Allah, berupa perintah atau larangan). Demikian pula larangan.”[11]

Beliau juga menjelaskan:

فَمَنْ تَرَكَ بَعْضَ الْإِيمَانِ الْوَاجِبِ لِعَجْزِهِ عَنْهُ إمَّا لِعَدَمِ تَمَكُّنِهِ مِنْ الْعِلْمِ : مِثْلُ أَنْ لَا تَبْلُغَهُ الرِّسَالَةُ أَوْ لِعَدَمِ تَمَكُّنِهِ مِنْ الْعَمَلِ لَمْ يَكُنْ مَأْمُورًا بِمَا يَعْجِزُ عَنْهُ وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مِنْ الْإِيمَانِ وَالدِّينِ الْوَاجِبِ فِي حَقِّهِ وَإِنْ كَانَ مِنْ الدِّينِ وَالْإِيمَانِ الْوَاجِبِ فِي الْأَصْلِ

“Barangsiapa meninggalkan sebagian al-iman al-wajib (suatu amalan wajib dalam keimanan) karena ketidak mampuannya, baik karena ia tidak memiliki kemampuan untuk meraih ilmunya seperti orang yang belum sampai kepadanya risalah, maupun karena ia tidak memiliki kemampuan untuk mengamalkannya, maka ia tidaklah diperintahkan untuk mengerjakan perkara yang ia tidak mampu tersebut. Perkara yang ia tidak mampu tersebut bukanlah termasuk perkara keimanan dan dien yang hukumnya wajib atas dirinya, meskipun pada asalnya perbuatan tersebut termasuk perkara keimanan dan dien yang hukumnya wajib.”[12]

Beliau menjelaskan bahwa prinsip pokok ini didasarkan kepada pengkajian yang mendalam terhadap nash-nash Al-Qur’an dan As-Sunnah. Beliau berkata:

فَمَنْ اسْتَقْرَأَ مَا جَاءَ بِهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّ التَّكْلِيفَ مَشْرُوطٌ بِالْقُدْرَةِ عَلَى الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ فَمَنْ كَانَ عَاجِزًا عَنْ أَحَدِهِمَا سَقَطَ عَنْهُ مَا يُعْجِزُهُ وَلَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلَّا وُسْعَهَا

“Barangsiapa melakukan pengkajian yang mendalam dan teliti terhadap ajaran Al-Qur’an dan as-sunnah niscaya jelas baginya bahwasanya taklif itu disyaratkan dengan adanya kemampuan untuk mengilmui dan mengamalkan. Barangsiapa tidak mampu terhadap salah satu dari dua syarat tersebut, maka gugurlah atas dirinya perkara yang ia tidak mampu tersebut. Dan Allah tidak membebani seorang pun kecuali sebatas kemampuannya.”[13]

Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan,

الشريعة تعذر الجاهل كما تعذر الناسي أو أعظم

“Syariat memberi udzur kepada orang yang bodoh, sebagaimana syariat memberi udzur kepada orang yang lupa, atau bahkan dengan udzur yang lebih besar.”[14]

Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi juga menyatakan:

فصح كما أوردنا أنه لا نذارة إلا بعد بلوغ الشريعة إلى المنذر، وأنه لا يكلف أحد ما ليس في وسعه، وليس في وسع أحد علم الغيب في أن يعرف شريعة قبل أن تبلغ إليه، فصح يقينا أن من لم تبلغه الشريعة لم يكلفها

“Maka benarlah sebagaimana telah kami paparkan bahwasanya tidak ada peringatan ancaman kecuali setelah sampainya syariah kepada orang yang diberi peringatana, dan bahwasanya seorang pun tidak diberi taklif dengan perkara yang berada di luar kemampuannya. Tidak ada seorang pun yang memiliki kemampuan ilmu ghaib, dimana ia bisa mengetahui syariat sebelum syariat itu sampai kepadanya. Maka benarlah secara yakin bahwa orang yang belum sampai kepadanya syariah, tidaklah terkena kewajiban menjalankan syariat tersebut.”[15]

Prinsip pokok ini didasarkan kepada dua jenis landasan, yaitu dalil naqli dan dalil ‘aqli.

Pertama: DALIL NAQLI

Dalil-dalil syar’i dalam jumlah yang sangat banyak menegaskan bahwa taklif syar’i tidak mengenai orang yang tidak mengetahui. Keseluruhan dalil-dalil tersebut menunjukkan bahwa prinsip ini merupakan salah satu dari prinsip-prinsip pokok syariah yang bersifat menyeluruh lagi qath’i (al-ushul al-kulliyah al-qath’iyah), yang menjadi pondasi tegaknya syariat Islam.

Di antara dalil-dalil tersebut adalah:

  1. Dalil-dalil yang menunjukkan berlakunya udzur kebodohan dalam perkara syirik akbar dan lainnya, seperti diuraikan dalam pembahasan sebelumnya (hadits laki-laki yang jenazahnya dibakar dan abunya ditaburkan di lautan saat angin bertiup kencang, Al-A’raf [7]: 138, hadits tentang pohon Dzatu Anwath, dan hadits tentang empat golongan yang mengajukan argumentasi pada hari kiamat).
  2. Firman Allah SWT “…dan Al-Qur’an ini diwahyukan kepadaku supaya dengannya aku memberi peringatan kepada kalian dan kepada orang-orang yang sampai Al-Qur’an kepadanya.” (QS. Al-An’am [6]: 19). Para ulama muhaqiqqin seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Hazm Al-Andalusi, dan lainnya berdalil dengan ayat ini atas berlakunya udzur dengan kebodohan dalam perkara taklif syar’i.[16]
  3. Hadits Ibnu Hibban dan Al-Hakim yang dishahihkan oleh Ibnu Hibban, Al-Hakim, Adz-Dzahabi, dan lainnya bahwa Nabi SAW memberi udzur kepada Mu’adz bin Jabal yang bersujud kepada beliau setelah ia pulang dari negeri Syam, dikarenakan Mu’adz bin Jabal saat itu tidak mengetahui hukum sujud kepada Nabi SAW (selain Allah). Padahal Mu’adz bin Jabal adalah sahabat yang paling mengerti tentang perkara halal dan haram.
  4. Hadits Ahmad, An-Nasai, dan Ibnu Majah bahwasanya Nabi SAW memberi udzur para sahabat yang mengatakan kalimat syirik Maa Syaa-Allahu wa Syi’ta (Terserah Allah dan terserah Anda). Beliau tidak memerintahkan mereka untuk bertaubat. Beliau hanya mengajari mereka kalimat yang benar Maa syaa-Allahu wahdahu atau Maa syaa-Allahu tsumma Syi’ta, dan meminta mereka untuk tidak mengulangi kalimat syirik tersebut.
  5. Hadits Bukhari (no. 1283) bahwasanya Nabi SAW memberi udzur seorang wanita yang berkata kepada beliau, “Menyingkirlah engkau dariku! Engkau tidak ditimpa musibah seperti musibah yang menimpaku.” Beliau tidak menyuruh wanita itu bertaubat dan tidak pula mencelanya atas ucapannya yang sangat tidak beradab tersebut.[17]
  6. Hadits Bukhari (no. 6010) bahwa Nabi SAW memberi udzur kepada orang Arab badui yang melampaui batas dalam doanya, “Ya Allah, limpahkan rahmatmu kepadaku dan kepada Muhammad, dan janganlah Engkau melimpahkan rahmat-Mu kepada seorang pun selain kami berdua.” Orang Arab badui ini tidak mengetahui keluasan rahmat Allah.
  7. Hadits Bukhari (no. 220) dan Muslim (no. 284) bahwa Nabi SAW memberi udzur kepada orang Arab badui yang kencing di masjid.
  8. Hadits Bukhari (no. 793) dan Muslim (no. 397) bahwa Nabi SAW memberi udzur kepada orang yang melakukan shalat dengan cara yang buruk, tanpa melakukan salah satu rukun shalat thuma’ninah. Beliau hanya menyuruhnya untuk mengulangi shalatnya kali tersebut. Namun beliau memberinya uduz karena ketidak tahuannya, dimana beliau tidak memerintahkannya untuk mengulangi shalat-shalat yang ia lakukan pada hari-hari sebelumnya.[18]
  9. Hadits Bukhari (no. 1917) dan Muslim (no. 1091) bahwa Nabi SAW memberi udzur kepada sahabat yang tidak menahan diri dari makan dan minum pada hari shaum Ramadhan, sampai jelas kepadanya terangnya cahaya siang hari. Hal itu karena ia tidak mengetahui makna yang benar dari ayat tatacara shaum. Beliau SAW tidak menyuruhnya untuk mengulangi shaum pada hari-hari sebelumnya.[19]
  10. Hadits Bukhari (no. 338) dan Muslim (no. 368) bahwa Nabi SAW memberi udzur kepada sahabat Umar bin Khathab dan Ammar bin Yasir saat melakukan kekeliruan saat junub sebelum shalat dalam sebuah safar. Umar tidak melaksanakan shalat karena tidak mendapatkan air untuk mandi wajib. Sementara Ammar bergulung-gulung di tanah seperti hewan bergulung-gulung di tanah jika mandi, lalu ia melakukan shalat. Rasulullah SAW tidak memerintahkan kepada Umar untuk menqadha’ shalat tersebut. Beliau juga tidak memerintahkan Ammar menqadha’ shalat tersebut, karena cara tayamum yang ia kerjakan salah. Hal itu karena keduanya belum mengetahui hokum dan tatacara tayamum yang benar.[20]
  11. Hadits Muslim (no. 537) bahwa Nabi SAW memberi udzur kepada Mu’awiyah bin Hakam saat ia berbicara dalam shalatnya, setelah turunnya larangan berbicara dalam shalat. Nabi SAW tidak memerintahkan kepadanya untuk mengulangi shalatnya, karena ia tidak mengetahui larangan tersebut.
  12. Hadits Bukhari (no. 1536) dan Muslim (no. 1180) bahwa Nabi SAW memberi udzur kepada seorang sahabat yang melanggar larangan ihram, yaitu mengenakan kain yang berjahit. Beliau tidak memerintahkannya untuk mengulangi ihramnya atau membayar kafarah, karena ia tidak mengetahui larangan tersebut.[21]
  13. Hadits Bukhari (no. 338) dan Muslim (no. 368) bahwa Nabi SAW memberi udzur kepada Usamah bin Zaid saat ia membunuh orang musyrik yang mengucapkan kalimat syahadat saat hendak ia bunuh dalam sebuah peperangan. Nabi SAW hanya memerintahkan kepadanya untuk bertaubat, tidak memerintahkan sanksi qisash atau membayar diyat kepadanya. Hal itu karena ia tidak mengetahui keharaman membunuh orang musyrik yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat.
  14. Pada zaman Nabi SAW di Madinah, terjadi sejumlah peristiwa dan turun berbagai ajaran syariat seperti perubahan kiblat dari mengarah ke Masjidil Aqsha menjadi mengaraih ke Masjidil Haram, turunnya perintah shaum Ramadhan tahun 2 H, penambahan jumlah raka’at shalat wajib saat mukim dari semula dua raka’at menjadi empat raka’at, dan lain-lain. Ratusan atau ribuan sahabat yang hidup di Makkah, Habasyah, pedalaman padang pasir, dan lainnya tidak mengetahui hukum-hukum baru tersebut. Namun Rasulullah SAW tidak memerintahkan mereka untuk mengerjakan hokum-hukum yang tidak mereka ketahui tersebut. Beliau juga tidak memerintahkan mereka menqadha’, atau membayar kafarat, atau sanksi apapun lainnya.
  15. Pada zaman Nabi SAW, sejumlah besar sahabat senior tidak mengetahui perkara-perkara ushul dien sampai mereka bertanya kepada Nabi SAW. Seperti masalah penulisan takdir, melihat Allah di akhirat, dan lain-lain. Peristiwa-peristiwa tersebut dijadikan dasar oleh para ulama muhaqqiqin seperti Ibnu Abdil Barr, Ibnu Taimiyah, dan lainnya atas berlakunya udzur dengan kebodohan dalam perkara ushul dien.[22]

Kedua: DALIL AQLI

Dalil ini pada dasarnya merupakan gabungan dari dalil-dalil syar’i dan logika. Dalil-dalil syar’i menunjukkan bahwa taklif syar’i (melaksanakan perintah syariat dan meninggalkan larangan syariat) itu tidak akan terlaksana kecuali dengan disertai niat. Niat mustahil dilakukan oleh seorang hamba jika ia tidak mengetahui perbuatan yang akan ia laksanakan. Sebab, seorang hamba tidak mungkin berniat mendekatkan diri kepada Allah, merealisasikan ibadah kepada-Nya, dan mencari ridha-Nya, jika ia tidak mengetahui amalan-amalan yang bisa menyampaikannya kepada niatan tersebut. Para ulama ushul fiqih telah menjelaskan hal ini secara panjang lebar dalam buku-buku mereka.[23]


 

[1]. Nafaisul Ushul, I/351, karya Al-Qarafi.

[2]. Dar’ul Qaulil Qabih, hlm. 82, karya Ath-Thufi.

[3]. Majmu’ Fatawa, XI/677.

[4]. Dar’u Ta’arudhil Aql wan Naql, VIII/14.

[5]. Majmu’ Fatawa, XXII/226.

[6]. Bughyatul Murtad, hlm. 224.

[7]. Miftahu Daris Sa’adah, II/51.  

[8]. Thariqul Hijratain, hlm. 570.

[9]. Thariqul Hijratain, hlm. 608.

[10]. Majmu’ Fatawa. VIII/202.

[11]. Tafsir Ayat Asykalat ‘ala Katsir minan Nas, II/584.

[12]. Majmu’ Fatawa, XII/478 dan Majmu’ Fatawa, XX/59.

[13]. Majmu’ Fatawa, XXI/634.

[14]. I’lamul Muwaqqi’in, I/130, karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah.

[15]. Al-Ihkam fi Ushulil Ahkam, I/55, karya Ibnu Hazm.

[16]. Majmu’ Fatawa, XXII/41-42 dan Al-Ihkam fi Ushulil Ahkam, I/60.

[17]. Syarh Riyadhus Shalihin, I/126, karya Syaikh Utsaimin.

[18]. Majmu’ Fatawa, XXI/429, XXII/44, dan XXIII/33.

[19]. Majmu’ Fatawa, XXI/634 dan XXII/11, 40.

[20]. Majmu’ Fatawa, XXI/430, XXII/11, dan XXIII/38.

[21]. Majmu’ Fatawa, XXII/44. 

[22]. At-Tamhid, XVIII/46 karya Ibnu Abdil Barr dan Majmu’ Fatawa, XI/407.

[23]. Al-Mustashfa, I/158 karya Al-Ghazali, Syarh Mukhtashar Ar-Raudhah, II/218 karya Ath-Thufi, dan Ushulul Fiqh hlm. 228, karya Ibnu Muflih Al-Hambali. 

Advertisements